Sinergi Para Pemangku Kebijakan dan Generasi Muda, Ciptakan Komitmen!

Ilustrasi : Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sinergi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjadikan agenda hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 8%, didukung inovasi teknologi mitigasi krisis iklim.

Jakarta | Halo Mandalika - Indonesia Net-Zero Summit 2025 (INZS 2025) resmi dibuka di Djakarta Theater Ballroom. Sebagai konferensi iklim terbesar di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, dengan dihadiri lebih dari 7500 peserta, INZS 2025 menandai komitmen Indonesia untuk mencapai net-zero emission 2060 atau lebih cepat. Acara diawali deklarasi Generation Net Zero oleh generasi, muda termasuk pernyataan tegas deklarator nasional Generation Net Zero, Adli Firlian Ilmi. "Kami hadir sebagai agen perubahan untuk menagih komitmen transisi energi berkelanjutan dan keadilan iklim yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, saya harap itu menjadi kejelasan mengapa kami berdiri di forum ini.”.Santu, (26/07/2025) 

Apresiasi langsung datang dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menjanjikan dan memastikan terbentuknya sinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Simon Stiell perwakilan dari UNFCCC serta Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyoroti deklarasi Generation Net Zero sebagai bentuk potensi Indonesia menjadi "Pendekar Net-Zero Dunia" ini dilandaskan pada keinginan dari generasi muda dan realisasi pemerintah  untuk menargetkan bauran energi 100% pada KTT di Brazil. .

Dalam sesi pertama, para peneliti dan aktivis menyoroti kemajuan sektor manufaktur dimana dalam diskusi tersebut diketahui bahwa sektor Industri menargetkan net-zero 2050 - 10 tahun lebih cepat dari nasional dengan adanya dorongan dalam upaya efisiensi energi dan permintaan pemanfaatan teknologi hijau. Salah satu panelis, menyampaikan bahwa data dari  Kementerian Perindustrian, yang membeberkan bahwa sektor ini menyumbang 19% PDB dengan emisi mencapai 238 juta ton karbon pada tahun 2022 sendiri. 

Namun, dalam sesi lanjutkann beberapa analus memperingatkan rintangan geopolitik dan komitmen pemerintah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono serta Andhyta Firselly Utami dari Think Policy memaparkan bagaimana tantangan geopolitik dan komitmen pemerintah dapat menghambat terjadinya Growth Engines in the 21st Century menjelaskan. 

"Kebijakan CBAM Uni Eropa, nol tarif bagi produk Amerika Serikat dan membebani ekspor Indonesia khususnya ketika Indonesia harus memenuhi keinginan impor dari Amerika Serikat untuk beberapa komoditas energi," sementara ketegangan global memicu kenaikan subsidi energi.

Di tengah kompleksitas tersebut, negara berkembang dan middle power seperti Indonesia justru menjadi garda depan transisi energi global. Melalui forum G20, ASEAN, dan BRICS, aksi iklim diubah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengaruh regional. Mereka tampil di garis depan diplomasi iklim yang baru, di mana ambisi iklim bukan lagi beban, melainkan peluang untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan ketahanan, dan memperkuat pengaruh keberlanjutan di kawasan. 

Panelis INZS memaparkan inovasi teknologi hijau seperti biochar dan prediksi cuaca mikro yang terbukti meningkatkan ketahanan iklim seperti inovasi yang dihadirkan oleh LaporIklim. 

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menegaskan sinergi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjadikan agenda hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 8%, didukung inovasi teknologi mitigasi krisis iklim. Wakil Ketua MPR-RI berulang kali menyampaikan bahwa perubahan iklim bukan sekadar tantangan lingkungan semata, ini adalah persoalan krisis sangat sistemik dan membutuhkan integrasi dan kolaborasi dalam perubahan struktural, kebijakan, dan transformasi gaya hidup kita. 

”Perubahan besar tak akan terjadi tanpa adanya dorongan dari kita semua. Di sinilah kekuatan Gen NetZero seperti Adli berada, generasi yang mampu menjembatani aksi individu dengan gerakan kolektif dan advokasi sistemik, ujar Eddy Soeparno.

Sebagaimana ditekankan Gita Wirjawan dalam diskusi tertutup, Indonesia harus memposisikan transisi hijau sebagai strategi ekonomi, bukan hanya sekedar kewajiban lingkungan. Dengan memanfaatkan momentum kepemimpinan global, Indonesia bisa mengubah tekanan geopolitik menjadi peluang melalui investasi di industri hijau (seperti hilirisasi nikel berkelanjutan) dan perdagangan karbon berbasis alam (Nature-Based Solution Carbon Trading). 

Optimalisasi pendanaan via Energy Transition Mechanism (ETM) dan Just Energy Transition Partnership (JETP). Transisi energi hijau akan menutup kesenjangan fiskal, sementara percepatan elektrifikasi desa dan literasi digital menjadi kunci inklusivitas teknologi hijau. “Krisis iklim adalah ujian bagi ketahanan sistem ekonomi kita. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling adaptif dalam membangun green industrial value chain,” tegas Gita. 

Kolaborasi generasi muda-pemerintah-swasta ini membuktikan Indonesia siap menjadi arsitek peradaban hijau di Global South.(HM-1)