Ironi Kilau Batu Hijau

Keterangan : Kepala Dinas DLH. Didik Mahmud Gunawan Hadi, ST., M.Si (kanan) dan Kabid Minerba Iwan Setiawan, ST (kiri). Sumber Halo Mandalika

Oleh : Nurlaela Putriyasari 

Mataram | Halo Mandalika — Deru mesin raksasa di kawasan tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terdengar seperti detak jantung utama ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari kejauhan, aktivitas pengerukan bijih tembaga dan emas oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) menyajikan lanskap industri yang megah. Minggu, (23/08/2026)

Di atas kertas, kemilaunya memukau. Kontribusi triliunan rupiah terhadap PDB nasional dan raihan penghargaan PROPER Hijau dari kementerian menjadi bukti sahih sebuah kesuksesan makro.

Namun, jika melangkah lebih dekat ke pagar pembatas tambang, atmosfernya berubah. Di sana, riuh suara alat berat berbenturan dengan kecemasan mikro yang senyap dari masyarakat lingkar tambang.

Dua wajah inilah gemerlap angka ekonomi versi kegelisahan sosial warga yang kini memicu desakan kuat dari Pemerintah Provinsi NTB. Dinas ESDM dan Dinas LHK NTB kini berdiri di garis depan, mendesak sang raksasa tambang untuk lebih transparan.

Menagih Bukti Relevan di Tingkat Tapak

Selama ini, indikator kesuksesan tambang sering kali diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Namun, Kepala Dinas LHK NTB mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi deretan angka mati di atas dokumen tebal. Pemerintah daerah kini menuntut evaluasi yang jauh lebih presisi dan menyentuh tingkat tapak. 

Keterangan : Peta Geografis Kabupaten Sumbawa Barat, sumber google 

"Kami butuh perhitungan yang relevan, berapa banyak Kepala Keluarga di lingkar tambang yang benar-benar mandiri secara ekonomi dan ekologis melalui program perusahaan," tegas pihak Dinas LHK NTB dalam serangkaian koordinasi.

Pemprov NTB tidak ingin program pemberdayaan masyarakat sekadar menjadi seremoni penyerahan bantuan atau formalitas demi mengejar penghargaan. Evaluasi harus didasarkan pada perbandingan nyata kesejahteraan warga, sebelum dan sesudah intervensi program dilakukan.

Menolak Kutukan Sumber Daya dan Ketergantungan

Kekhawatiran terbesar yang membayangi masyarakat sipil dan pemerintah daerah adalah ancaman Resource Curse atau Kutukan Sumber Daya Alam. Industri ekstraktif yang masif berpotensi menciptakan ketergantungan akut. Tokoh masyarakat setempat kerap menyuarakan kecemasan serupa saat aksi unjuk rasa memecah keheningan lingkar tambang.

"Persoalannya bukan sekadar berapa banyak uang yang berputar hari ini. Tapi, apa yang tersisa bagi anak cucu kami ketika emas dan tembaga ini habis?" ujar seorang perwakilan warga dengan nada getir.

Menjawab kegelisahan ini, Dinas ESDM NTB melalui Kabid Minerba, Iwan Setiawan, ST., bergerak cepat memperketat regulasi. Mereka mendesak agar program Social Impact dan penyaluran dana Corporate Social Responsibility PT AMMAN wajib tunduk dan selaras dengan dokumen hukum strategis daerah. Instrumen tersebut adalah Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Blueprint PPM Provinsi NTB.

Sinkronisasi ini krusial agar program yang dijalankan benar-benar mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lokal secara berkelanjutan.
Merajut Kemandirian Pascatambang

Pemerintah Provinsi NTB menyadari bahwa operasional tambang tidak akan berjalan selamanya. Menanggapi hal itu, jajaran dinas terkait terus mendorong PT AMMAN untuk membangun rantai pasok dan pasar eksternal yang mandiri, lepas dari ketergantungan aktivitas tambang.

Salah satu titik terang kolaborasi kini mulai dirintis melalui program Perhutanan Sosial (Agroforestry). Program ini melibatkan Kepala Dinas LHK NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, ST., M.Si., pihak perusahaan, dan warga desa. Langkah ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi baru yang ramah lingkungan, sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi masa depan pasca tambang. Berikut link videonya https://youtu.be/y8_hnNhIhu0?si=0k8itVK6U3xNHa4o,sumber suarantb.com

Selain itu, penyelesaian fasilitas smelter dan proyek hilirisasi terus dikawal ketat oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, H. Sahdan, ST., melalui Kabid Minerba, Iwan Setiawan, ST. Pemerintah berharap multiplier effect (efek berganda) dari industri turunan ini dapat menyerap lebih banyak vendor, pengusaha, dan tenaga kerja lokal.

Transparansi Data: Harga Mati Sebuah Kemitraan

Pada akhirnya, kunci dari seluruh dinamika sosial di Batu Hijau bermuara pada satu kata Transparansi. Konsorsium Aktivis dan Koalisi Rakyat Sipil NTB secara konsisten menuntut dibukanya data realisasi anggaran serta program kerja dari Departemen Social Impact PT AMMAN.

Tuntutan warga ini disambut baik oleh birokrasi Pemprov NTB. Bagi pemerintah, ekspose data faktual secara terbuka kepada publik adalah satu-satunya cara untuk meredam kecurigaan. Langkah ini juga penting untuk meminimalisasi konflik horizontal maupun vertikal, serta membangun kepercayaan.

Keterbukaan informasi menjadi harga mati agar masyarakat lingkar tambang tidak lagi merasa hanya menjadi penonton yang cemas di atas tanah kaya mereka sendiri, melainkan bertindak sebagai mitra pengawas yang aktif demi masa depan bersama. (HM-1)