Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Mata Warga, Dikes Lotim Gandeng Pemprov NTB Gelar Sarasehan Komitmen Bersama!
 |
| Keterangan : kegiatan sarasehan dan koordinasi lintas sektor bersama jajaran pemangku kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sumber halomadalika.com |
Lombok Timur | Halo Mandalika – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menggelar kegiatan sarasehan dan koordinasi lintas sektor bersama jajaran pemangku kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Pendopo Selong, Kamis (27/08/2026).
Pertemuan strategis ini ditujukan untuk membangun komitmen bersama dalam menyukseskan program pemulihan kesehatan mata bagi masyarakat bumi patuh karya.
Agenda tersebut melibatkan para camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, hingga tokoh masyarakat setempat. Kolaborasi ini turut didukung penuh oleh para prosedur spesialis mata yang berafiliasi dengan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB dan lembaga donor internasional (Foundation).
Melalui sinergi ini, pemerintah daerah menargetkan penanganan intensif bagi sekitar 600 penderita katarak ditambah 29 warga yang masuk dalam basis data rujukan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Lombok Timur, Lalu Aris, menegaskan bahwa peran aktif dari otoritas tingkat kecamatan hingga dusun sangat krusial dalam memobilisasi warga. Mulai besok, seluruh masyarakat yang terdata akan difasilitasi untuk mengikuti tahapan penapisan awal (screening), termasuk pemeriksaan kadar gula darah dan tekanan darah.
"Tujuan utama kita adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga yang mengalami pandangan buram atau mata berair diimbau tidak perlu malu dan segera mendaftarkan diri melalui puskesmas terdekat agar bisa mengikuti operasi gratis yang akan dilaksanakan pada 11 s.d. 13 September 2026 di Rumah Sakit Lombok Timur," jelas Lalu Aris.
Senada dengan hal tersebut Bupati Soroti Kenaikan Anggaran BPJS dan Kualitas. Layanan Kesehatan. Dalam kesempatan sarasehan tersebut, Bupati Lombok Timur turut memaparkan komitmen anggaran daerah yang meningkat tajam demi menjamin kesehatan warga. Tercatat, alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah pada tahun 2026 melonjak menjadi lebih dari Rp147 miliar, naik signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada di angka Rp98 miliar.
Sejalan dengan besarnya realisasi anggaran tersebut, Bupati menyampaikan penegasan dan evaluasi keras bagi para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidan yang bertugas di pusat layanan kesehatan.
"Pemerintah daerah sudah membayarkan lebih dari 147 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat. Karena itu, saya minta kepada seluruh pemangku kesehatan di rumah sakit dan puskesmas untuk merawat masyarakat dengan baik. Senyum dalam pelayanan itu wajib, jangan bermuka masam. Program perencanaan semegah apa pun tidak akan ada gunanya kalau pelayanan buruk dan masyarakat tidak sehat," tegas Bupati.
Bupati menambahkan bahwa gangguan penglihatan seperti katarak sangat memengaruhi kemandirian ekonomi warga yang berprofesi sebagai pedagang, sopir, ojek, hingga pengusaha mikro.
Melalui sinergi ini, pemerintah daerah menargetkan penanganan intensif bagi sekitar 600 penderita katarak ditambah 29 warga yang masuk dalam basis data rujukan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dikes Lombok Timur, Lalu Aris, menegaskan bahwa peran aktif dari otoritas tingkat kecamatan hingga dusun sangat krusial dalam memobilisasi warga. Mulai besok, seluruh masyarakat yang terdata akan difasilitasi untuk mengikuti tahapan penapisan awal (screening), termasuk pemeriksaan kadar gula darah dan tekanan darah.
"Tujuan utama kita adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga yang mengalami pandangan buram atau mata berair diimbau tidak perlu malu dan segera mendaftarkan diri melalui puskesmas terdekat agar bisa mengikuti operasi gratis yang akan dilaksanakan pada 11 s.d. 13 September 2026 di Rumah Sakit Lombok Timur," jelas Lalu Aris.
Senada dengan hal tersebut Bupati Soroti Kenaikan Anggaran BPJS dan Kualitas. Layanan Kesehatan. Dalam kesempatan sarasehan tersebut, Bupati Lombok Timur turut memaparkan komitmen anggaran daerah yang meningkat tajam demi menjamin kesehatan warga. Tercatat, alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah pada tahun 2026 melonjak menjadi lebih dari Rp147 miliar, naik signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada di angka Rp98 miliar.
Sejalan dengan besarnya realisasi anggaran tersebut, Bupati menyampaikan penegasan dan evaluasi keras bagi para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidan yang bertugas di pusat layanan kesehatan.
"Pemerintah daerah sudah membayarkan lebih dari 147 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat. Karena itu, saya minta kepada seluruh pemangku kesehatan di rumah sakit dan puskesmas untuk merawat masyarakat dengan baik. Senyum dalam pelayanan itu wajib, jangan bermuka masam. Program perencanaan semegah apa pun tidak akan ada gunanya kalau pelayanan buruk dan masyarakat tidak sehat," tegas Bupati.
Bupati menambahkan bahwa gangguan penglihatan seperti katarak sangat memengaruhi kemandirian ekonomi warga yang berprofesi sebagai pedagang, sopir, ojek, hingga pengusaha mikro.
Melalui momentum sarasehan dan pelaksanaan operasi mata gratis selama 3 hari ini, pemerintah berharap produktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.(HM-1)