Akuisisi! Menjaga Sistem Kestabilan Keuangan di Tengah Dinamika Geopolitik Stabilitas Keuangan

Ilustrasi : Rapat Berkala III -2024 Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi

Jakarta | Halo Mandalika - Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana disepakati dalam rapat berkala KSSK III tahun 2024 pada Senin (29 Juli 2024) akan terus memperkuat koordinasi serta meningkatkan kewaspadaan seiring masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Jum'at, (3/08/2024)

Perkembangan terkini menunjukkan inflasi AS di Juni 2024 menurun sejalan dengan turunnya tekanan harga energi dan perumahan, sementara tingkat pengangguran di AS meningkat, yang kemudian mendorong prakiraan penurunan Fed Funds Rate (FFR) dapat lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024. Namun demikian, yield US Treasury 10 tahun diprakirakan tetap tinggi karena kebutuhan pembiayaan defisit anggaran Pemerintah AS. Selain itu, indeks mata uang dolar juga masih kuat mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Ke depan, penguatan respons kebijakan perlu terus dilakukan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ekspor barang diprakirakan meningkat, didorong ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama ke negara mitra dagang utama seperti India dan Tiongkok. Ke depan, peningkatan aktivitas perekonomian domestik diprakirakan berlanjut hingga akhir tahun 2024.

Kebijakan belanja pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk masyarakat rentan diharapkan mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Selain itu, aktivitas penyelenggaraan Pilkada serentak pada bulan November 2024 diprakirakan juga memberikan dampak positif bagi aktivitas konsumsi. Investasi diprakirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target pembangunan infrastruktur dan investasi sektor swasta.

Sementara dari sisi produksi, aktivitas perekonomian masih ditopang sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan yang diprakirakan tetap kuat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi didukung oleh keberlanjutan hilirisasi. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diprakirakan pada kisaran 5,0-5,2% yoy.

Nilai tukar Rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam memitigasi dampak rambatan global. Nilai tukar Rupiah per tanggal 26 Juli 2024 menguat 0,52% mtd dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024.

Kinerja Rupiah yang membaik tersebut ditopang oleh komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta berlanjutnya aliran masuk modal asing dan surplus neraca perdagangan barang. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2024 meningkat menjadi sebesar 140,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, dan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Inflasi menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% yoy sejalan dengan rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices (AP) yang masing-masing sebesar 1,90% yoy dan 1,68% yoy.

Inflasi volatile food (VF) turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga tercatat sebesar 5,96% yoy, lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,14% yoy. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta dampak positif sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional

Prospek terjaganya inflasi turut didukung konsistensi bauran kebijakan fiskal sebagai shock absorber dan kebijakan moneter yang pro-stability, serta sinergi pengendalian inflasi VF antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan BI.

Kinerja APBN yang diprakirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di tahun 2025. Di sisi lain, realisasi PNBP mencapai Rp288,4 triliun, terkontraksi 4,5% yoy, dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batubara. Belanja negara dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN. Pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan serta kondisi likuiditas Pemerintah, serta menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang. Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp47,8 triliun antara lain untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan penguatan kualitas SDM.

Secara umum, fasilitas yang diberikan meliputi tiga kategori, yaitu fasilitas PPh, fasilitas PPN, dan fasilitas kepabeanan. Selain itu, Pemerintah mendukung hilirisasi dengan kebijakan fiskal, insentif, dan bersinergi dengan peraturan K/L terkait, sehingga diharapkan dapat memperkuat ekspor, rantai pasok global, dan lapangan kerja dengan upah yang lebih layak.

BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian
pasar keuangan global. Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang

Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro-stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. BI juga terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, sesuai dengan Implementasi KLM telah memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp91 triliun sehingga total insentif likuiditas mencapai Rp256 triliun pada akhir Juni 2024, dan diprakirakan meningkat hingga akhir tahun 2024 menjadi Rp280 triliun dan yang di sebutkan.

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran, melalui penguatan sinergi dan inovasi dalam rangka perluasan akseptasi digital layanan pembayaran digital, serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah

BI memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP/TPID, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).

Kinerja intermediasi terjaga baik dengan kredit tumbuh 12,36% yoy atau sebesar Rp7.478 triliun didorong oleh kredit investasi yang mencapai 15,09% yoy dan Kredit Modal Kerja yang tumbuh sebesar 11,68% yoy. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh menjadi 8,45% yoy atau sebesar Rp8.722 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 13,48% yoy.

Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) nett dan NPL gross yang tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing berada di 0,78% dan 2,26%.

Kinerja pasar saham domestik pada triwulan II-2024 terdampak oleh peningkatan tekanan di pasar global. Per 28 Juni 2024, IHSG ditutup pada posisi 7.063,58, terkontraksi sebesar 3,09% qtq atau melemah 2,88% ytd, dengan investor nonresiden membukukan net sell sebesar Rp34,00 triliun qtq atau Rp7,73 triliun ytd. Nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp12.092 triliun atau tumbuh sebesar 3,58% ytd. Sementara itu, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal di periode yang sama cukup solid, tercatat nilai penawaran umum sebesar Rp120,00 triliun dengan 26 emiten baru.

Pada periode penetapan reguler Mei 2024, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yaitu 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan valuta asing (valas) di Bank Umum.

Kebijakan LPS di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank tetap diarahkan untuk mendukung kinerja ekonomi, pemeliharaan stabilitas SSK serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kebijakan LPS tersebut ditempuh melalui monitoring atas kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, serta terus meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis termasuk mengoptimalkan peran kantor perwakilan di daerah) Peningkatan koordinasi lintas otoritas dalam rangka penanganan bank yang berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan Bank Dalam Resolusi (BDR) antara lain dalam proses pemeriksaan bank (uji tuntas) dan penjajakan investor.

Selain itu, dilakukan juga koordinasi yang intensif khususnya antarlembaga KSSK dalam rangka percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU P2SK dan Akselerasi persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penyiapan dari sisi pengaturan di level peraturan pemerintah dan LPS, proses bisnis internal, infrastruktur, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM pendukung PPP.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Indonesia telah selesai melaksanakan Financial Sector Assesment Program (FSAP) 2023/2024, dengan hasil yang menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia resilien dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, didukung tingkat permodalan dan likuiditas sektor perbankan yang tinggi. IMF dan WB juga mendukung otoritas untuk senantiasa melakukan pemantauan terhadap potensi kerentanan. UU P2SK dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan resiliensi dan mendorong pengembangan sektor keuangan Indonesia, termasuk penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, mendukung sinergi kebijakan lintas otoritas keuangan, serta memperkuat jaring pengaman sistem keuangan dan kerangka penanganan krisis. Terkait hal ini, KSSK menyambut baik hasil asesmen FSAP tersebut dan mengapresiasi komitmen bersama otoritas dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen
menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Oktober 2024.(Mae)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Grand Opening! RSAD Sultan Abdul Kahir II Bima mulai Beroperasi, Berikut Fasilitas dimiliki !

Osama Al Syaqur Berhasil Cetak Gol 3:0, Indonesia VS Australia, Suandi : Saya Bangga

Dugaan Terima Suap, PPK-PS Laporkan Mafia Tanah di BPN Sumbawa