Bupati Lombok Timur menyatakan Komitmennya, LKPJ Resmi disetujui
Keterangan : Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin
Lombok Timur | Halo Mandalika — Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II Rapat ke-2 DPRD Lombok Timur. Selasa, (7/04/3026).
Rapat penetapan rekomendasi tersebut berlangsung di ruang Rupatama DPRD Lombok Timur. Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Lombok Timur, termasuk panitia khusus (Pansus) LKPJ yang telah membahas laporan tersebut secara komprehensif.
“Rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan menjadi bahan penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” ujarnya.
Dalam laporan gabungan komisi yang disampaikan oleh Saiful Bahri, DPRD memberikan 14 poin rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga persoalan ketenagakerjaan.
DPRD meminta pemerintah daerah mempertahankan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD, sekaligus mendorong ekstensifikasi sumber-sumber potensial. Selain itu, DPRD menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya terkait dana transfer.
Di bidang perpajakan, pemerintah daerah direkomendasikan melakukan reformasi administrasi serta memperbaiki basis data perpajakan guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Untuk sektor pembangunan, DPRD berharap realisasi program, baik fisik maupun nonfisik, dapat dipercepat pada tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, dalam sektor ekonomi, DPRD mendorong fokus pada penguatan sektor pertanian serta menjaga stabilitas ketahanan pangan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.
Isu pupuk bersubsidi turut menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah daerah mengambil langkah adaptif dan antisipatif terhadap perubahan kebijakan pusat agar distribusi pupuk tetap tepat sasaran dan mendukung produktivitas pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, dengan tetap membuka ruang pengawasan dari DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.(HM-1)