Akselerasi Layanan Kesehatan, Kadis Kesehatan Lombok Timur Dorong Sinergi Lintas Sektor
 |
| Keterangan : Ns. H. Lalu Aries Fahrozi, S.Kep., M.Kep saat doorstop, sumber foto halomandalika.com |
Lombok Timur | Halo Mandalika – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Ns. H. Lalu Aries Fahrozi, S.Kep., M.Kep berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si terus mematangkan kesiapan fasilitas pelayanan publik di berbagai sektor utama, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang. Selasa, (01/09/2026)
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan daerah yang saat ini berada di angka 13,53%.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Juaini Taofik, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPJS Cabang Selong, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas DP3AKB, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, Staf Khusus Bidang Kesehatan, dan Kabag Kesra Kabupaten Lombok Timur.
Turut hadir pula Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong Direktur RSUD Lombok Timur, Direktur RSUD Patuh Karya, Direktur RSUD Selaparang, Camat Sakra Timur, serta jajaran Kepala Desa dari Desa Gelanggang, Lepak, Montong Tangi, Lenting, Gereneng, Gereneng Timur, Surabaya, Surabaya Utara, Lepak Timur, hingga Desa Menceh.
Di sektor kesehatan, Kadis Kesehatan Lombok Timur memastikan standar minimal jumlah dan jenis tenaga kesehatan (nakes) serta alat kesehatan (alkes) di tingkat Puskesmas telah memenuhi syarat. Seluruh proses visitasi fisik maupun administratif telah diinput ke dalam sistem sebagai dasar penerbitan regulasi pelayanan standar.
Pemenuhan nakes ini disesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, yang mengamanatkan adanya 14 jenis tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan minimal dua dokter umum di setiap Puskesmas.
"Jika mengacu pada standar ideal BPJS, satu dokter melayani 5.000 penduduk, kita memang masih kekurangan. Idealnya satu faskes memiliki 4 sampai 5 dokter baru layanannya bisa betul-betul optimal. Namun, saat ini kita kunci standar minimalnya dulu agar legalitas kerja sama bisa berjalan," ujar Lalu Aris.
Selaras dengan hal tersebut, melalui koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa, setelah Surat Izin Operasional (SIO) keluar, operasional layanan akan berjalan secara paralel selama minimal 3 bulan. Dimulai dari bulan September, layanan ini ditargetkan selesai diakreditasi pada bulan Desember mendatang. Pengajuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan pun akan dilakukan pada bulan Desember, dengan target aktif per Januari 2027 guna memigrasikan data jaminan kesehatan penduduk Lombok Timur secara menyeluruh,"tutur lalu Aris.
Terkait dengan pembenahan Pendidikan, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan komitmennya di sektor pendidikan. Melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial, Pemkab Lombok Timur merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Sekolah Rakyat dirancang khusus sebagai wadah berasrama gratis total—mulai dari pakaian, makanan, hingga fasilitas penunjang—bagi anak-anak terlantar, anak yatim piatu, serta anak-anak pekerja migran (TKI) yang ditinggal orang tuanya bekerja ke Malaysia maupun Arab Saudi.
Sementara itu, Sekolah Garuda diorientasikan sebagai sekolah unggulan berasrama bagi lulusan SMP/Madrasah yang memiliki IQ tinggi dan kecerdasan brilian tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.
"Anak-anak yang kurang pengasuhan ini akan diambil dan diasuh oleh negara di Sekolah Rakyat. Di sisi lain, anak-anak yang berotak brilian, mau anak petani, anak pejabat, orang kaya atau miskin, akan ditampung di Sekolah Garuda. Kami siap menyediakan lahan sekitar 20 hektare demi mewujudkan hal ini," tegas Bupati dalam sambutannya.
Selain pendidikan, pemkab juga melakukan penataan aset daerah berdasarkan arahan dari Bappenas. Lahan-lahan strategis yang telah dibeli pemerintah daerah akan dioptimalkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata serta perhubungan demi mendongkrak ekonomi daerah.
Terkait infrastruktur konektivitas, sisa anggaran daerah, termasuk alokasi dana pembangunan sebesar Rp46 Miliar pasca-penyelesaian kewajiban utang, akan diprioritaskan penuh untuk pengaspalan jalan-jalan wilayah yang selama ini belum tersentuh aspal.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Drs. H. Haerul Warisin, M.Si meminta kerja sama dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, perangkat daerah, hingga tingkat camat agar roda pembangunan berjalan seirama.
"Membangun Lombok Timur tidak bisa hanya mengandalkan Bupati. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan perangkat daerah agar target penurunan angka kemiskinan dan kemajuan wilayah ini bisa kita capai bersama-sama dengan satu hati dan satu pikiran," pungkasnya.(HM-1)