Kebijakan Kebencanaan Membutuhkan Perspektif Keadilan yang Inklusif
 |
| Keterangan : Peneliti Gender dan Geografi Manusia dari University of Leeds sekaligus Peneliti Pusat Riset Gender Universitas Indonesia (UI), Dr. Andi Misbahul Pratiwi (kiri) dan Lalu Faris Naufal Makhroja membersamai peserta Lokakarya Lombok Timur, sumber Poto halomandalika.com |
Kritik tersebut mengemuka dalam program Disaster Justice Network (Komunitas Peduli Bencana), sebuah inisiatif dari proyek GENERATE (Gender, Generation, and Climate Change) yang digawangi oleh University of Leeds, Inggris, serta didanai oleh UKRI (United Kingdom Research and Innovation). Program ini dirancang untuk mendisrupsi ketimpangan kuasa dengan memberikan ruang bagi kelompok akar rumput, perempuan, dan penyandang disabilitas agar dapat memimpin sendiri upaya mitigasi untuk mewujudkan keadilan bencana.
Melalui Peneliti Gender dan Geografi Manusia dari University of Leeds sekaligus Peneliti Pusat Riset Gender Universitas Indonesia (UI), Dr. Andi Misbahul Pratiwi, mengungkapkan keprihatinannya atas tata kelola bencana saat ini. Hal itu kian diperparah oleh kebijakan efisiensi yang memotong anggaran rutin BNPB secara drastis hingga menyisakan Rp491 miliar.
"Isu inklusivitas dan gender masih diposisikan sebagai ceklis semata dalam dokumen kebijakan kebencanaan dan perubahan iklim. Ditulis di atas kertas, tetapi tidak dijadikan arus utama dalam program kerja maupun alokasi anggaran nyata. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, program kebencanaan dan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan semakin berkurang," ujar Dr. Andi.
 |
| Keterangan : Peneliti Gender dan Geografi Manusia dari University of Leeds sekaligus Peneliti Pusat Riset Gender Universitas Indonesia (UI), Dr. Andi Misbahul Pratiwi saat memberikan edukasi, sumber Poto Ketua Penelitian Resep Keadilan Bencana Lalu Faris Naufal Makhroja |
Sebagai contoh, pascagempa bumi Lombok tahun 2018, kelompok masyarakat miskin dan penyandang disabilitas terbukti jauh lebih sulit untuk memulihkan diri dibandingkan dengan kelompok sosial ekonomi menengah ke atas non-disabilitas. Kondisi ini sangat ironis mengingat kelompok difabel memiliki tingkat risiko kematian hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan kelompok nondifabel saat bencana melanda.
Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pemerintah tingkat desa belum memiliki data yang sinkron maupun pemahaman yang inklusif mengenai ragam disabilitas (seperti disabilitas netra, daksa, dan tuli). Ketidaktahuan aparat desa terhadap kategori disabilitas ini menyebabkan bantuan sosial yang disalurkan sering kali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.
Membongkar Realitas Lewat Peta Tandingan (Counter-Mapping) untuk merespons ketimpangan tersebut, proyek GENERATE merangkul lebih dari 20 komunitas dan organisasi masyarakat sipil di Pulau Lombok termasuk Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), dan Gema Alam.
Melalui lokakarya (workshop) bersama para komunitas, mereka menyusun peta bencana tandingan atau counter-mapping. Langkah ini diambil untuk melawan peta bencana konvensional pemerintah yang dinilai tidak memadai dan gagal menangkap realitas berlapis di masyarakat. Tim menyusun empat peta sektoral, di antaranya membuat Peta kerentanan bencana memetakan daftar ancaman bencana fisik di Lombok seperti gempa bumi, banjir bandang, banjir rob, kekeringan, hingga kebakaran lahan saat kemarau panjang.
 |
| Keterangan : Resep Keadilan Bencana, sumber Poto Pameran seni Perpustakaan Daerah |
Sesuai Peta Ketidakadilan Sosial Menyoroti, masalah sosial yang kerap terabaikan dalam dokumen bencana, seperti tingginya angka perkawinan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga krisis pengelolaan sampah di tingkat dusun.
Selain itu, perempuan juga membutuhkan air lebih banyak saat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Hilangnya mata air akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Krisis air dan ekonomi secara bersamaan dapat meningkatkan risiko anak untuk mengalami perkawinan anak.
Dr. Andi mendesak pemerintah untuk mulai melihat bencana melalui lensa interseksionalitas sebuah pendekatan yang melihat bahwa dampak bencana tidak dirasakan secara sama oleh setiap orang melainkan berlapis tergantung identitas sosialnya. Berikut link Film Animasi Bencana https://bit.ly/FilmAnimasiBencana
"Bencana memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat dan saling beririsan dengan isu penuaan, kemiskinan struktural, dan pengangguran. Di Lombok, angka pengangguran yang tinggi sebelum bencana akan memburuk pascabencana. Dampak lanjutannya, anak perempuan sering kali dinikahkan di usia dini demi mengurangi beban ekonomi keluarga, yang kemudian memicu putus sekolah," papar Dr. Andi.
 |
| Keterangan : Kelompok masyarakat ini menghadapi fenomena "kerentanan berlapis, sumber Pameran Perpustakaan Daerah Lombok Timur |
Penanganan terhadap disabilitas dengan status sosial ekonomi rendah di Kabupaten Lombok Timur dinilai masih jauh dari kata layak. Kelompok masyarakat ini menghadapi fenomena "kerentanan berlapis", di mana keterbatasan fisik berpadu dengan kemiskinan ekstrem serta sistem mitigasi bencana yang belum inklusif. Berdasarkan data yang dihimpun, Lombok Timur mencatat jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni mencapai lebih dari 7.000 orang. Namun, intervensi dan penanganan yang terealisasi hingga saat ini baru menyentuh sekitar 1.000 orang.
Potret nyata ketimpangan ini tercermin dari kesaksian warga, salah satunya dalam pemenuhan hak pendidikan dasar. Di Sekolah Luar Bencana Negeri (SLBN) 2 Lombok Timur, hambatan geografis dan ekonomi memicu tingginya angka absensi siswa. Guru SLBN 2 Lombok Timur, Teja mengungkapkan bahwa, dari 248 siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kurang dari 100 siswa yang mampu hadir untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap harinya.
"Banyak murid yang kesulitan mengakses sekolah karena lokasi geografis yang jauh. Ketika orang tua sibuk bekerja, siswa tidak bisa berangkat karena sekolah belum mampu menyediakan fasilitas transportasi antar-jemput. Dari realitas ini, daerah kita belum bisa dikatakan ramah disabilitas," ujar Teja.
 |
| Keterangan : Lalu Faris Naufal Makhroja selaku Ketua Peniliti Resep Keadilan Bencana GENERATE saat memberikan edukasi, sumber halomandalika.com |
Selain sektor pendidikan, diskriminasi sistemik juga terjadi dalam manajemen bencana. Kelompok disabilitas kerap diabaikan dan jarang dilibatkan dalam penilaian kebutuhan (needs assessment) korban bencana. Akibatnya, kelompok rentan ini berisiko tinggi mengalami keterlantaran fisik maupun sosial saat situasi darurat terjadi. Kondisi mendesak ini memerlukan komitmen nyata dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk segera menghadirkan infrastruktur serta regulasi yang lebih inklusif dan berpihak pada penyandang disabilitas
Melalui proyek kolaboratif ini, Lalu Faris Naufal Makhroja selaku Ketua Peniliti Resep Keadilan Bencana GENERATE, berharap ke depannya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa di Nusa Tenggara Barat dapat melibatkan masyarakat secara substantif dalam menyusun kebijakan, anggaran, dan program DRR.
Lalu Faris Naufal Makhroja, selaku Ketua Peneliti Resep Keadilan Bencana dari proyek GENERATE membeberkan Program ini dirancang untuk mendisrupsi ketimpangan kuasa dengan memberikan ruang bagi kelompok akar rumput, perempuan, dan penyandang disabilitas agar dapat memimpin sendiri upaya mitigasi untuk mewujudkan keadilan bencana.
Sambungnya,"Keterlibatan ini bukan sekadar mengundang mereka untuk hadir dalam sosialisasi atau pelatihan sebagai pelengkap kuota penonton. Kelompok marjinal, termasuk ibu hamil, anak-anak, lansia, perempuan, dan difabel harus menjadi pemimpin perubahan bagi komunitasnya. Pemerintah harus belajar diadopsi dari praktik. Mulai dari komunitas, kearifan lokal, dan pengetahuan adat mereka," jelasnya.(HM-1)