Pendapatan Daerah Tembus Rp3 Triliun, Fokus Infrastruktur, Kesehatan, dan Masjid Agung

Keterangan : Rapat paripurna berlangsung, sumber halomandalika

Lombok Timur | Halo Mandalika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban dan Penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (9/9/2026). 

Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M. Yusri, AMKP, sedangkan pemaparan penjelasan resmi dari pihak eksekutif disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.AP., yang hadir mewakili Bupati H. Haerul Warisin. 

Agenda ini menjadi ruang penyelarasan penting antara legislatif dan eksekutif, yang ditandai dengan penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh pimpinan dewan serta penyampaian nota perubahan anggaran belanja secara makro oleh Sekda. 

Laporan Pertanggungjawaban dan Catatan Strategis Ketua DPRD Lotim. Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, AMKP, menyampaikan laporan evaluasi serta catatan strategis terkait pengelolaan anggaran daerah. Yusri menegaskan, DPRD Lotim berkomitmen penuh mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serapan belanja di sisa akhir tahun anggaran.

"Kami menyambut positif proyeksi kenaikan postur pendapatan yang menembus angka Rp3 Triliun ini. Namun, catatan penting dari legislatif adalah memastikan realisasinya benar-benar tepat sasaran," tegas M. Yusri dari mimbar sidang.

Ia meminta jajaran OPD memaksimalkan anggaran untuk pemulihan infrastruktur jalan yang rusak parah serta pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat miskin. Pihak legislatif berjanji akan mempercepat proses pembahasan dokumen perubahan anggaran di tingkat komisi dan badan anggaran agar bisa segera disahkan menjadi Perda demi kemaslahatan.

Pemaparan Postur Anggaran P-APBD 2026 oleh Sekda Lotim, Merespons arahan tersebut, Sekda Lotim H. M. Juaini Taofik membacakan nota keuangan pemerintah daerah terkait penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja daerah di tengah dinamika fiskal terbaru. Berdasarkan regulasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026, postur pendapatan daerah Lombok Timur diproyeksikan melonjak signifikan hingga melampaui angka Rp3 Triliun akibat optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan serta dana transfer pusat dan provinsi.

Juaini Taofik memaparkan empat program prioritas utama yang diakomodasi dalam P-APBD 2026 Infrastruktur Jalan Pembangunan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan mengutamakan perbaikan ruas jalan rusak yang memiliki fungsi konektivitas strategis bagi mobilitas warga dan perekonomian daerah.

Layanan Kesehatan Dasar Anggaran diarahkan untuk pemenuhan sarana-prasarana serta pengadaan alat kesehatan (alkes) di tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain itu, pemerintah menambah kuota kepesertaan JKN BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai daerah agar masyarakat rentan tidak kehilangan akses pengobatan gratis karena kendala ekonomi.

Demokrasi Desa Pengalokasikan dukungan pembiayaan yang memadai demi kelancaran dan keamanan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah Lombok Timur agar sesuai dengan regulasi perundang-undangan.

Proyek Multiyears Masjid Agung Pengajuan anggaran tahap pertama untuk proyek jangka menengah rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujadillah bernilai total Rp50 Miliar dengan skema tahun jamak (2026–2028). 

Proyek ini tidak hanya berfokus pada estetika tempat ibadah dan shalat jenazah, tetapi juga diintegrasikan menjadi pusat aktivitas sosial, edukasi formal, serta pusat perputaran ekonomi umat berskala kabupaten.

Sidang paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen rancangan secara simbolis dari Sekda Lombok Timur kepada Ketua DPRD guna memasuki tahapan pembahasan komisi gabungan yang lebih intensif sebelum tenggat waktu ketetapan akhir tahun anggaran.(HM-1)